Sembilan aktivis di Arab Saudi telah mengumumkan pembentukan partai politik pertama di negara itu, di tengah revolusi yang sedang berlangsung dan aksi unjuk rasa pro-demokrasi di negara-negara sebagian negara Arab lainnya.
Langkah itu tetap diambil meskipun adanya larangan dari pihak kerajaan untuk membentuk partai politik.
Para pendiri "Partai Umat Islam" telah menyampaikan pernyataan kepada Raja Abdullah meminta dia untuk mengizinkan partai ini berdiri, AFP melaporkan pada hari Kamis kemarin (10/2).
"Hal ini tidak bisa disembunyikan dari Anda bahwa dunia Islam telah melihat perkembangan politik besar dan memperkuat kebebasan dan hak asasi manusia, yang memang Islam menyepakatinya. Sekarang saatnya bagi kerajaan untuk mengikuti perkembangan ini dan berkontribusi untuk itu," tulis salinan surat yang diterbitkan di situs mereka.
"Kami telah membentuk Partai umat Islam untuk berkontribusi meneruskan gerakan reformasi politik damai, agar semua orang melihat ke depan," kata pernyataan tersebut.
Sembilan pendiri terdiri dari pengacara, pengusaha, profesor dan aktivis politik, percaya pada kebebasan, pluralisme politik, dan transfer damai kekuasaan, dan hak umat Islam untuk memilih pemerintahan mereka sendiri, kata mereka dalam pernyataan di situsnya.
Syaikh Muhammad al-Qahtani, pendiri partai, mengatakan pembentukan partai "adalah respon alami terhadap perkembangan situasi politik di wilayah timur tengah dan pengembangan atas aksi politik di kerajaan."
"Waktunya telah tiba untuk menyetujui adanya hak-hak politik dan memulai kebebasan umum, terutama untuk menyetujui hak rakyat untuk memilih Dewan Syura dan penciptaan undang-undang untuk mengatur semua hak politik," tambah Qahtani.
Arab Saudi sendiri tidak memiliki parlemen. Sebaliknya, mereka memiliki Dewan Syura, yang benar-benar suatu badan yang ditunjuk kerajaan, yang bertujuan untuk memberikan raja konsultasi mengenai kebijakan, hukum, dan hal-hal lainnya.
Inisiatif untuk mendirikan Partai umat Islam dilakukan pada saat gerakan pro-demokrasi telah menyebar di negara-negara Arab dalam beberapa pekan terakhir.(fq/prtv)