Komandan pasukan infanteri militer Libya telah bergabung dengan revolusi melawan rezim Muammar Gaddafi, sementara itu masyarakat internasional mulai meningkatkan tekanan terhadap negara Afrika Utara tersebut untuk menghentikan kekerasan.
Al Jazeera Arab melaporkan pembelotan komandan infanteri tersebut pada Selasa kemarin (1/3).
Perkembangan ini datang pada saat banyak pejabat pemerintah dan militer yang lari dari kamp Gaddafi karena tindakan keras pemerintah terhadap para demonstran.
Sebelumnya, salah satu putra penguasa Libya ini, Saif al-Arab Gaddafi, bergabung dengan pengunjuk rasa di timur kota Benghazi. Ia awalnya dikirim ke sana oleh ayahnya untuk menindak pengunjuk rasa di kota.
Menteri Kehakiman Libya Mustafa Abdel Galil dan Menteri Dalam Negeri Abdel Fatah Yunes mengundurkan diri pekan lalu dan bergabung dengan revolusi rakyat.
"Satu-satunyanya tujuan kami adalah untuk membebaskan Libya dari rezim ini dan kemudian rakyat bisa memilih pemerintah yang mereka inginkan," kata Abdel Galil dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera setelah pengunduran dirinya.
Ahmad Gaddaf al-Dam, salah satu pejabat tinggi keamanan Libya, juga mengundurkan diri.
Utusan Libya untuk Liga Arab, Abdel Moneim al-Honi, dan duta besar negara untuk China, Hussein Sadeq Al Misurati, mengundurkan diri pada hari Minggu pekan lalu untuk bergabung dengan protes rakyat.
Dengan meningkatnya tekanan internasional pada Gaddafi, Majelis Umum PBB dengan suara bulat menyetujui penangguhan Libya dari Dewan HAM PBB pada hari Selasa kemarin.
Sekjen PBB membuat pengumuman itu dalam sebuah pidato di Majelis Umum PBB di New York.
Ban juga mendesak Majelis Umum untuk bertindak tegas terhadap krisis Libya, yang menyatakan bahwa rakyat yang telah diperlakukan tidak manusiawi oleh rezim Gaddafi.
Pangkalan AS dan NATO di Italia dilaporkan mempersiapkan aksi militer terhadap Libya, meskipun adanya peringatan Rusia menentang pengerahan pasukan asing ke negara Afrika Utara tersebut.(fq/prtv)