Sekretaris Jenderal Amnesty International mengatakan Mesir harus menghapus semua hukum yang dibuat di era Mubarak, untuk memastikan pemilihan umum parlemen yang adil mendatang.
Salil Shetty mengatakan di Kairo pada hari Sabtu kemarin (25/6) bahwa hukum yang membatasi kebebasan pers dan sejenisnya bisa "mendistorsi pemilu" dan bisa mencegah semua suara diakui.
"Kami merasa bahwa semua hukum-hukum ini harus dihilangkan dalam rangka untuk mendapatkan pemilihan umum yang tepat yang memungkinkan semua suara untuk dapat naik ke permukaan dengan cara yang sama," kata Shetty.
Pemilihan parlemen Mesir sendiri dijadwalkan berlangsung pada bulan September.
Dia juga menyatakan keprihatinan atas penggunaan pengadilan militer untuk warga sipil Mesir.
"Sangat penting ... untuk menyelidiki semua kasus penyiksaan, termasuk yang melibatkan angkatan bersenjata," kata Shetty.
Sekretaris jenderal Amnesty International itu juga mengatakan pengadilan militer telah menyidangkan sekitar 7-10 ribu warga sipil sejak Dewan tertinggi militer mengambil alih kekuasaan setelah penggulingan rezim Hosni Mubarak pada bulan Februari lalu.
Dia memperingatkan bahwa pengadilan militer bagi warga sipil tidak sesuai dengan standar pengadilan yang adil.
Shetty juga menyerukan pembebasan  mayoritas tahanan politik di Mesir.(fq/prtv)
[http://www.eramuslim.com]