Tidak akan ada agama dalam perubahan yang direncanakan pada konstitusi Tunisia, pemerintah koalisi yang dipimpin partai Islam mengatakan pada hari Senin pagi kemarin (7/11), dalam sebuah langkah yang mendapat dukungan luas.
Sebaliknya, Partai Islam Ennahda/An-Nahdhah, yang memenangkan sekitar 40 persen suara pada pemilu akhir bulan lalu, akan berfokus konstitusi baru dalam hal demokrasi, hak asasi manusia dan ekonomi pasar bebas.
Menurut pemimpin An-Nahdhah Rasyid Ghannouchi, hukum Islam, atau Syariah, akan dibiarkan keluar dari konstitusi baru untuk
mempertahankan penafsiran sekuler dari aturan hukum, ia mengatakan kepada kantor berita Reuters.
"Kami menentang setiap langkah yang mencoba untuk memaksakan suatu cara tertentu dalam kehidupan Tunisia," kata Ghannouchi.
Muncul dengan banyak kritikan, partai Islam An-Nahdhah memenangkan 41,7 persen suara dalam pemilu pertama bebas dan adil di negara itu sejak gerakan protes menggulingkan rezim Ben Ali pada Januari.
Kelompok HAM wanita khawatir bahwa partai Islam An-Nahdhah bisa melaksanakan serangkaian reformasi yang akan membatasi kebebasan mereka, namun rata-rata warga Tunisia akhirnya hilang rasa khawatirnya pada hari Senin kematrin setelah pernyataan Ghannouchi tersebut.
"Saya benar-benar takut bahwa mereka akan memaksa kami semua harus berjilbab dan akan merusak peluang kerja dan kebebasan kami, tapi sekarang saya tidak berpikir ada sesuatu yang benar-benar harus dikhawatirkan," kata Marwa, seorang akuntan 29 tahun di ibukota Tunis. Dia mengatakan bahwa An-Nahdhah telah menunjukkan dirinya untuk menjadi partai Tunisia yang tidak akan menghancurkan identitas kaum wanita.
Semua partai politik telah sepakat untuk mempertahankan pasal pertama konstitusi lama yang secara eksplisit yang menyatakan bahasa Arab dan Islam sebagai dasar bagi negara.
"Ini hanya deskripsi realitas," kata Ghannouchi. "Itu tidak memiliki implikasi hukum.
"Tidak akan ada referensi lain untuk agama dalam konstitusi. Kami ingin memberikan kebebasan bagi seluruh negeri, "kata pemimpin partai Islam tersebut, yang tidak akan mengambil peran resmi dalam pemerintahan baru.(fq/bikyamasr)[eramuslim.com]