Oleh Muhamad Fauzi

Dalam kondisi negara yang seperti ini, wajar bila masyarakat merindukan sosok-sosok pemimpin bersahaja,
Tak sebagaimana sosok-sosok teladan pada masa salafus shalih, pemimpin besar yang mengganjal perutnya dengan batu kerana lapar, pemimpin yang hanya memiliki sebuah pakaian dan telah dipenuhi tampalan, atau pemimpin yang bermaksud mencari hutang hanya kerana ingin membeli seuntai anggur, kerinduan publik saat ini mungkin tidak terlalu muluk, cukup diubati dengan hadirnya pemimpin yang kehidupannya sederhana, tempat tinggal, kendaraan dan berbagai fasiliti yang dipakai jauh dari kesan mewah, tidak mengambil gaji yang semestinya diterima, tidak memanfaatkan fasiliti negara yang legal sekali pun dan memang menjadi haknya. Namun apakah keberhasilan seorang pemimpin hanya diukur dari hal-hal seperti itu?.....lagi

Harapan ini membutuhkan suatu konsistensi, ketika para pemimpin berada di antara pilihan, kebutuhan biaya politik dan amanah yang diemban. Tuntutan biaya politik berimbas menjadikan jabatan yang diperoleh sebagai kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak modal-modal politik. Pilihan amanah berbuah konsekuensi sebuah paradigma bahwa jabatan yang diperoleh adalah tanggung jawab dan tuntutan yang lebih besar untuk berkorban, bukan sebaliknya, menjadikan suatu jabatan sebagai lahan subur yang bisa mendatangkan banyak hasil.

Harapan ini terbingkai sebuah dilema, seseorang yang menjadi pejabat dituntut tampil sebagai sosok penolong, penyantun, dermawan, banyak memberikan bantuan sosial, meng-goalkan banyak proyek untuk daerah asalnya, juga memberikan kontribusi bagi konstituen dan pendukung politiknya. Sementara semua tuntutan itu jelas berada di luar kemampuan pribadinya, sehingga berpotensi mendorong penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pencitraan diri sendiri. Kemampuan melakukan semua kebaikan itu didapatkan dari proses-proses ilegal, berhubungan dengan deal-deal kotor, yang bertentangan dengan amanah sebenarnya mesti diemban.

Suatu pilihan untuk menjalankan amanah sebaik-baiknya, tanpa mempedulikan popularitas dirinya terekspos, tanpa menghitung besarnya biaya politik yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan jabatan itu, bisa berakibat fatal pada kekurangan modal politik yang diperlukan untuk menopang kekuatan politiknya, ketika mencalonkan diri kembali kelak atau melanggengkan dinasti politik pada masa selanjutnya.

Bagi rakyat jelata, cukup sulit juga untuk menempatkan idealisme dan pragmatisme, ketika mereka dihadapkan pada situasi sudah tidak ada pilihan lagi. Hingga ketegaran untuk bertahan pada idealisme pun terasa tak lagi ada artinya bagi mereka, apalagi bagi bangsa. Sebuah pesimisme tentang negara yang sepenuhnya jatuh ke tangan para penjarah. Imbalan politik yang tak seberapa kemudian menjadi penawar kekecewaan akan bobroknya negeri, merasa rugi bila tidak ikut ambil bagian sama sekali dari bancakan massal ini, berpikir buat apa menjaga diri bersih, toh orang lain semuanya menikmati kekotoran ini.

Memang, dambaan tentang terwujudnya kepemimpinan zuhud terkadang bertabrakan dengan egoisme publik. Upaya mendudukkan figur-figur terbaik berhadapan dengan mahalnya jual beli pemilih pragmatis. Hanya dalam survei-survei, opini publik kompak pada konsep ideal dalam memilih pemimpin bersih, sementara dalam realitas politik yang sesungguhnya, idealisme itu tenggelam dalam imbalan sesaat dan pencitraan semu. Imbalan pragmatis memang tidak mungkin menaklukkan seluruh idealisme publik, pencitraan semu menjadi pelengkap untuk menyempurnakannya, menyesatkan idealisme publik dengan mempermainkan opini.

Amanah dan zuhud para pemimpin juga dihadapkan pesimisme, ketika fokus bekerja sebaik-baiknya, tanpa terbebani upaya mengumpulkan modal-modal politik, toh prestasi tersebut begitu mudah dilupakan para pemilih, begitu cepat pilihan berbalik oleh imbalan yang tak seberapa, begitu mudah terbuai pemberian sesaat menjelang pemilihan. Sehingga kesibukan mengumpulkan bekal yang dibutuhkan untuk membeli suara dalam memenangkan pemilihan selanjutnya, berakibat merugikan kepentingan publik secara keseluruhan.

Zuhud dan pencitraan semu, keduanya bisa tampak mirip, menampakkan kesederhanaan, tanpa ambisi. Meski di baliknya adalah sesuatu hal yang bertolak belakang, antara ketulusan dan kepura-puraan, antara keikhlasan memberi dan tipu muslihat untuk mendapatkan yang lebih banyak. Idealisme yang tersisa, ketegaran untuk memberi yang terbaik bagi bangsa, memilih pemimpin terbaik, harus tersesat pada pencitraan-pencitraan apik yang penuh harapan, dai hal itu bisa terus berulang. Dengan demikian niat baik menjaga idealisme mesti juga diikuti kedewasaan sikap berpolitik.

Ketika kebobrokan telah meluas pada hampir keseluruhan sendi-sendi bangsa, memunculkan sikap apatis, juga pandangan tak ada gunanya lagi bertahan pada wilayah terkucil idealisme. Hingga patut dipertanyakan, masihkah bergunakah pribadi-pribadi ikhlas yang kian langka, ketika hampir semua tenggelam dalam kerusakan? Jika mempertahankan idealisme, pengorbanan dan keikhlasan tidak menjamin perbaikan kondisi, apakah menanggalkannya menjamin kerusakan negara tidak bertambah? Dalam hal ini, mewujudkan kepedulian dalam bentuk partisipasi efektif menjadi penting agar pengorbanan dan keikhlasan yang tersisa tidak sia-sia begitu saja.

Pada akhirnya, idealisme dan keikhlasan harus bisa berhadapan dengan realitas yang ada. Membiarkan keduanya kukuh pada tempatnya masing-masing atau membiarkannya tenggelam dalam kerusakan sistem tidak menjadi sebuah solusi. Maka diperlukan terobosan-terobosan agar dari potensi-potensi baik bisa muncul peran efektif untuk sebuah perbaikan. Zuhud dan keikhlasan diri memang harus terjaga sebisa mungkin, namun tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana darinya bisa terwujud zuhud dan keikhlasan bangsa.

Sumber: http://www.dakwatuna.com

Tentang Muhamad Fauzi

Seorang petani di kaki Gunung Ungaran. Mengikuti kegiatan di Muhammadiyah dan halaqoh di sekitar tempat tinggalnya. Meski minim mendapatkan pendidikan formal, pelajaran hidup banyak didapat dari lorong-lorong rumah sakit [Profil Selengkapnya